WEB PPID LIPI TERUS LAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA

18 Mar 2020 / Humas LIPI

WEB PPID LIPI TERUS LAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA

Jakarta, humas LIPI. PPID LIPI terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik. Belum lama ini Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI telah melakukan koordinasi bersama dengan satuan kerja di LIPI seperti Biro Sumber Daya Manusia (BOSDM), Inspektorat, Biro Perencanaan Keuangan (BPK), Biro Umum dan Pusat Data Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDDI) yang terkait dengan informasi publik pada Jumat (13 Maret 2020) bertempat di Jakarta. “Pertemuan ini dimaksudkan untuk pemutakhiran data informasi publik, selain untuk updating laporan pengaduan kelayakan publik,” jelas Mila Kencana, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH) LIPI mengawali koordinasi tersebut. Menurut Mila, PPID bukan hanya tanggung jawab BKHH saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua satuan kerja yang ada di LIPI, tegas Mila. Lebih lanjut, Dyah Rachmawati Sugiyanto, Kepala Bagian Humas LIPI sampaikan pada kesempatan tersebut bahwa “data sumber daya manusia LIPI masih perlu di-update untuk memenuhi informasi public,” tegas Dyah. “Sementara data personil pegawai LIPI seperti pangkat, gelar dan lainnya yang terkait dengan identitas pegawai perlu mendapat perhatian,” lanjut Dyah. “Terkait publikasi yaitu data kepakaran dari masing-masing selama ini masih sulit untuk mencarinya,” ungkap Dyah. Untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama untuk kemudahan publik dalam mencari data kepakaran seseorang di LIPI, misalnya dengan adanya kata kunci yang dapat memudahkan dalam pencarian kepakaran seseorang di LIPI, menurutnya. Menanggapi terkait data kepakaran ini, Heru Santoso, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia “Sebenarnya data kepakaran ini sudah seringkali dibahas tetapi selalu mengalami kegagalan titik temu. Melalui petemuan ini jika disepakati sebaiknya berdasarkan database seperti yang telah dipakai di Google,” jelas Heru. Masalah kepakaran ini sebenarnya dapat dibagi dalam beberapa kategori seperti data kepakaran formal, ini merupakan data kepakaran yang dimasukkan berdasarkan SK. Ada juga orang yang dianggap pakar disatu bidang ilmu seperti dasarnya dilihat dari track record yang bersangkutan,” lanjut Heru. “Sebaiknya data terutama data pribadi pegawai tetap harus dibedakan antara yang untuk kepentingan publik dan juga data yang seharusnya dirahasiakan dalam instansi yaitu penyampaian dalam sistem Westle Blowing System (WBS),” sambung Hiskia, Kepala Inspektorat LIPI. Walaupun data tersebut diperlukan untuk pengaduan ke PPID tetapi kita tetap harus berhati-hati untuk data pribadi kepegawaian, sebaiknya yang ditampilkan dan dapat diakses oleh publik adalah data umum saja. Karena dikhawatirkan data tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tegas Hiskia. Sementara itu Biro Perencanaan Keuangan akan membuat terlebih dahulu list data-data pedoman keuangan yang boleh diakses untuk publik. Biro Umum lebih banyak terkait dengan data kearsipan, dimana data ini akan sangat sulit jika secara keseluruhan data harus ditampilkan. Yang terpenting dalam data yang diakses dicantumkan link yang dapat menjelaskan suatu informasi terkait. Dari pertemuan tersebut telah disepakati bersama untuk layanan publik ini, yang menjadi tanggung jawab BOSDM terkait kepakaran, serta sinkronisasi data pegawai/SDM iptek. Sementara untuk Inspektorat yang diperlukan adalah terkait dengan data LKHPN, Kanal LKHPN di website PPID LIPI agar langsung di link ke web LKHPN KPK sementara untuk LKHSN tidak perlu ditampilkan. (Rdn/ed:yd/humas)