Tingkatkan Koordinasi Internal, LIPI Gelar FGD Secara Daring

30 Jul 2020 / Humas LIPI

Tingkatkan Koordinasi Internal, LIPI Gelar FGD Secara Daring

Humas LIPI, Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu Badan Publik mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi yang dapat diakses oleh publik atau masyarakat. Sebagai upaya penciptaan open government, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online (ppid.lipi.go.id, PPID Mobile App, dan IG PPID), sehingga akan menempatkan pentingnya sistem informasi, dan orang-orang profesional di bidang data dan dokumentasi.

PPID LIPI dalam rangka terus berupaya meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik kepada publik di luar maupun di dalam lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut, salah satunya dengan mengadakan Virtual Focus Group Discussion Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Adaptasi Kebiasaan Baru Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik”. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen LIPI dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di masa pandemi Covid-19 dengan tetap produktif dalam berupaya meningkatkan layanan melalui virtual meeting secara online.

Tujuan diadakannya FGD tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai informasi publik secara umum dalam kondisi krisis di kalangan petugas PPID LIPI. Kemudian juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengumpulan data dan informasi di LIPI, dan yang terakhir memberikan pelatihan cara untuk akses web PPID LIPI yang baru.

Sekretaris Utama LIPI yang merupakan atasan PPID, Nur Tri Aries mengatakan, FGD yang diikuti 100 perwakilan PPID dari seluruh satuan kerja dan kawasan ini difokuskan pada peningkatan kinerja PPID tersebut yang merupakan self-reflection dari humas dalam memberikan informasi sehingga dibutuhkan sekali kerja sama yang kuat.

“Kita harus bisa memberikan layanan informasi dan dokumentasi yang maksimal. Perlu adanya improvisasi baru terutama untuk informasi mengenai kepakaran dan penelitian mudah untuk diakses semua lapisan masyarakat namun semuanya juga tetap terintegrasi dengan baik dan harus bisa bekerja melebihi yang terbaik.”

Nur juga menambahkan bahwa evaluasi diri dan memperbaiki diri juga perlu ditingkatkan serta seluruh pejabat dan pengelola PPID diharapkan bisa berkolaborasi lebih lanjut.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI sekaligus salah satu pembicara pada FGD tersebut, Mila Kencana menambahkan antara layanan publik dan PPID harus bisa bersinergi satu sama lain, “Karena sejak tahun 2017 telah ada penilaian dari tim Komisi Informasi itu sendiri, dan setiap tahun LIPI mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga harapannya kedepan di tahun 2020 bisa semakin baik lagi tentunya dengan tidak melanggar norma-norma dan undang- undang yang telah ada.”

Pembaharuan yang dilakukan oleh PPID LIPI dari tahun 2019 hingga 2020 ini merupakan pekerjaan yang perulu sinergi kuat dari beberapa tim dari satuan kerja terkait.


(Nur Afifah Agustina/Ed:Yud)