LIPI Sebagai Barometer Lembaga Riset

19 Jun 2019 / Humas LIPI

LIPI Sebagai Barometer Lembaga Riset

Jakarta, humas. Inovasi dalam pelayanan publik harus senantiasa dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena, diperlukan inovasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin heterogen akibat perkembangan zaman. “LIPI menjadi informatif tahun lalu, maka itu untuk menjadi lebih baik PPID bisa menyikapi dan bisa melakukan tugas di satuan kerja.Yang paling penting tidak hanya merespon tapi bagaimana menyebarluaskan informasi, bagaimana kebijakan lembaga terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” demikian Nur Tri Aries Suestiningtyas, Sekretaris Utama LIPI dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Gedung Kusnoto, Bogor (19/06/2019). Lebih lanjut jelas Nur, walaupun terdapat beberapa kasus terkait dengan keterbukaan informasi publik, maka harus hati-hati dalam merumuskan surat . “Informasi publik harus cepat dirspon. Dari kasus tersebut terdapat kementerian yang belajar ke LIPI yaitu Balitbang Kementerian Pertanian untuk bagaimana menghadapi permasalahan yang terkait dengan KIP,”tegas Nur. “Apabila dahulu sebelum reorganisasi 1 satuan kerja dikelola oleh 1 PPID, sekarang 1 PPID bisa mengelola sampai 8 satuan kerja (manajer kawasan)”, tandas Nur. Pejabat PPID harus aware, serius, dan detail. Hal ini dituntut oleh LIPI karena LIPI merupakan barometer lembaga riset. Sementara secara terpisah, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Naraya dalam paparannya mengulas tentang “Peningkatan Layanan Informasi Publik”. “Sebagai negara demokrasi di Indonesia, informasi publik dan akuntabilitas sangat penting meski ditiap-tiap negara berbeda. Apabila badan publik dan lembaga negara akan dipercaya maka harus transparansi, akuntabel,” tegas Gede. “Semua badan publik harus transparan, LIPI harus menghadirkan semua data kecuali apabila informasi yang dikecualikan. PPId harus bekerja penuh dedikasi, penuh pemahaman yang luas,” jelas Gede lebih lanjut. UU KIP – UU 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia menyinggung mengenai keterbukaan informasi. “Hak asasi adalah hak dasar dan hal ini sejalan dengan Konvensi hak asasi PBB. Parameter open government partnership sama yaitu semangat dan spirit akuntabilitas.Ujung-ujungnya supaya rakyat publik percaya dengan kinerja LIPI,” demikian ungkap Gede. Lebih jauh Gede menjelaskan bahwa reformasi menghasilkan 4 dasar : Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, Amandemen Reformasi adalah resultante. “Tuntutan reformasi adalah badan publik harus transparan. Hal ini sejalan dengan dasar KIP yaitu transparansi, akuntabilitas. Sebagai badan publik, LIPI harus trasnparan karena semua kegiatan berimplikasi kepada publik,” jelas Gede. Pasca sebelum reformasi transparan belum terlihat. Semua informasi privasi dilindungi UU. Dengan informasi kita mendapatkan nilai tambah, memdapatkan wawasan diri kita, pribadi dan komunitas dan didasarkan pada informasi yang baik. Apabila LIPI ingin menunjukkan atau meningkatkan ke jenjang yang lebih baik nilainya PPID harus tampil. Bagian apa yang kurang harus diperbaiki, dipelajari dengan belajar ke Kementerian Keuangan sehingga bisa informatif. Perlu koordinasi teknis dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membahas hasil tindak lanjut monev dan penilaian Nilai KIP. Perlu menyampaikan info dari pentingnya KIP dalam Forum Kepala satuan kerja untuk itu pentingnya informasi secara online agar informasi tersebut dapat tersampaikan ke publik secara cepat, transparan dan akurat. Sehingga dengan demikian LIPI benar-benar telah menjalankan keterbukaan informasi publik yang baik sejalan dengan tujuan LIPI menjadikan LIPI sebagai barometer lembaga penelitian. (rdn/humas).