LIPI Ikuti Webinar Pengarusutamaan KIP Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

21 Apr 2021 / PPID LIPI

LIPI Ikuti Webinar Pengarusutamaan KIP Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta, PPID LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Tim Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Rabu (21/4/2021). Webinar tersebut bertema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa.
 
Keikutsertaan LIPI dalam webinar ini untuk mencermati tindak lanjut arahan Presiden RI melalui Bappenas. Arahan tersebut terkait dengan perlunya Peraturan Komisi Informasi (Perki) yang mengatur Keterbukaan Informasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
 
Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa menjadi sebuah sasaran dari Keterbukaan Informasi Publik. Dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
 
“Dengan webinar ini diharapkan adanya kesepahaman bersama antar semua badan publik bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan badan publik pada sektor barang dan jasa. Selain itu, hal ini sering menjadi isu utama yang disampaikan Presiden Jokowi,” ungkap Gede dalam sambutan pembukaan webinar.
 
Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat menjelaskan bahwa Presiden Jokowi saat Musrenbangnas 2019 mengatakan Indonesia pada tahun 2045 harus menjadi empat/lima besar kekuatan ekonomi dunia. Guna mewujudkan itu maka negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Presiden Jokowi akan memastikan semua hambatan untuk mewujudkannya akan dihilangkan. Semua institusi negara harus bersinergi ke arah sana.
 
Salah satu penghambat terwujudnya Indonesia lima besar kekuatan dunia tersebut adalah inefesiensi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan, Bappenas dan Sekretariat Negara meminta Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Perki untuk memastikan PBJP dijalankan sesuai prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Hendra.
 
Tindak lanjut dari arahan presiden tersebut, lanjut Hendra, dengan merumuskan peraturan KI Pusat tentang Keterbukaan Informasi PBJP. Ada lima unit yang harus segera memahami peraturan ini yaitu pimpinan lembaga, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf perencanaan, kuasa pengguna anggaran (KPA) beserta staf pendukung, pejabat pembuat komitmen (PPK) beserta staf pendukung dan panitia lelang.
 
Hendra juga mengatakan, hal yang wajib dilakukan oleh badan publik adalah segera melakukan upgrading pengetahuan dan pemahaman kepada unit perencanaan, KPA, PPK dan panitia lelang tentang Keterbukaan Informasi PBJP ini, serta wajib menerapkannya tahun ini. “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik diharapkan untuk segera menyelenggarakan sosialisasi terhadap hal-hal tersebut,” tutupnya. (dr/ed: pwd)

Berita Lainnya