LIPI Fokus Tingkatkan Layanan Informasi Publik

08 May 2019 / Humas LIPI

LIPI Fokus Tingkatkan Layanan Informasi Publik

Sebagai upaya penciptaan open government, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online. LIPI mendorong seluruh permohonan informasi melalui layanan online untuk menjamin permohonan dapat diproses maksimal 10 hari kerja sesuai standard waktu layanan dalam Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). Namun LIPI juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan melalui surat tercatat, e-mail, dan layanan langsung di meja layanan informasi LIPI. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam UUKIP yang telah diundangkan oleh Lembaran Negara RI No.61 tahun 2008. Jakarta, humas LIPI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah ditetapkan di setiap satuan kerja dengan manager kawasan atau koordinator satuan kerja sebagai petugasnya. Sehingga seluruh permohonan KIP dapat langsung dilakukan secara online melalui sarana ini, dan juga datang langsung ditujukan ke satuan kerja pengelola informasi publik terkait melalui masing-masing PPID setelah melakukan registrasi. Setiap pemohon cukup melakukan satu kali registrasi, dan bisa menggunakan akun tersebut untuk permohonan ke seluruh satuan kerja LIPI. Situs ini (lipi.go.id/ppid) disediakan untuk memudahkan publik mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang KIP yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010. Dengan UU ini publik berhak meminta informasi publik yang dikelola oleh badan publik seperti LIPI sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui website ini, pemohon informasi publik cukup mengajukan permohonan serta mengunggah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan secara online, “jelas Laksana Tri Handoko, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sejalan dengan hal tersebut, baru-baru ini telah diselenggarakan pertemuan koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LIPI pada Rabu, 08 Mei 2019 bertempat di ruang rapat Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para PPID di lingkungan LIPI. “Harapannya PPID, KIP LIPI mendapatkan penilaian yang sangat baik dari Komisi Informasi Pusat,” demikian Nur Tri Aries Suestiningtyas, Sekretaris Utama LIPI dalam arahannya pada pertemuan tersebut. Untuk itu perlu kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan informasi publik ini. Dalam mendukung kerja keras tersebut maka ada beberapa pembenahan dalam struktur tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat tersebut, jelas Nur Tri lebih lanjut. Nur Tri menjelaskan tugas dan tanggung jawab tersebut yang antara lain dokumentasi dan serta menyusun proses bisnis KIP online oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) yang dapat mengakomodir dari perubahan dan reorganisasi LIPI. Sedangkan Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah (PDDI), bertanggung jawab dalam tata laksana dan infastruktur informasi dan jaringan. “Yang akan bertindak sebagai atasan PPID adalah Sekertaris Utama LIPI, “ tegas Nur Tri. Namun dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Utama akan dibantu oleh beberapa tenaga yang akan melaksanakan tugas kesehariannya seperti: Dokumentasi Perlengkapan dan Arsip oleh Kepala Bagian Arsip, Kepala PDDI yang berperan di bidang layanan dan pengelolaan informasi jaringan, dan Kepala BKHH sebagai Kepala PPID Kawasan adalah kepala satuan kerja terkait,” ungkap Nur Tri. Nur juga menjelaskan bahwa akses PPID harus diberikan kepada para petugas, hal ini untuk memudahkan satuan kerja di kawasan, maupun satuan kerja tunggal dalam merespon publik. “Seiring dengan teknologi 4.0 sebaiknya aplikasi KIP, khusus LIPI harus dibuatkan mobile dan aplikasi software-nya oleh PDDI LIPI,” tegas Nur Tri. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan akses dalam informasi publik, LIPI kedepannya akan semakin lebih baik terutama dalam penyegaran data dan pelayanan ke publik. (rdn/ed:yud).