Indeks PIKP Sebagai Gambaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Badan Publik

23 Dec 2019 / Humas LIPI

Indeks PIKP Sebagai Gambaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Badan Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyelenggarakan Seminar Akhir Penelitian dari Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta pada Rabu (11/12). Penelitian dalam memperoleh Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) merupakan long study yang dilakukan dalam bidang informasi dan komunikasi publik. Indeks ini merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari aspek-aspek Input, Proses, Output dan Outcome. Secara detail, dimensi Input terdiri dari Anggaran, Bahan Informasi, Sarana & Prasarana, dan Media & Saluran Komunikasi, sedangkan dimensi Proses meliputi indikator riset, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monev. Selain itu Output terdiri dari Agenda Publik dan Kepuasan Publik, sementara Outcome meliputi indikator Pemenuhan Rights to Know dan Partisipasi Publik. I-PKIP disusun dari hasil survei sebanyak 1.280 responden yang dipilih secara acak proporsional. Adapun badan publik yang dinilai adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan juga Pemerintah Provinsi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi, dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Sunarno, menjelaskan bahwa indeks ini merupakan indeks gabungan yang dapat dijadikan alat ukur yang objektif dalam menilai kinerja pemerintah. “Selain sebagai memberikan hak kepada masyarakat atas informasi publik, indeks ini juga dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga non-Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota” pungkas Sunarno. Hasil perhitungan I-PIKP, untuk level Kementerian/Lembaga (K/L) nilai rata-rata untuk dimensi Input adalah 64.48 sedangkan dalam dimensi Proses diperoleh 53.23. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, dalam Input memiliki nilai lebih tinggi dari Proses yang mengilustrasikan bahwa walaupun ketersediaan dalam anggaran, sarana, bahan informasi, dan saluran komunikasi telah cukup memadai, namun dalam proses pelaksanaan dan monev masih belum optimal. Indeks ini diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sehingga dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan dan program dan juga penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih partisipatif. (Yud/ed:Dms)