Berita

Keterbukaan Informasi Publik LIPI
LIPI Raih Penghargaan Badan Publik Informatif

LIPI Raih Penghargaan Badan Publik Informatif

Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat secara virtual pada Rabu (25/11/2020). LIPI mendapatkan peringkat ke-6 dari 12 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian lain yang juga menerima kualifikasi Informatif. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin kepada Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko. Handoko, sapaan akrab Kepala LIPI mengungkapkan, penghargaan yang diterima LIPI ini adalah bentuk komitmen yang utuh bagi LIPI sebagai badan publik yang harus memberikan pelayanan prima dalam keterbukaan informasi publik terkait iptek di tengah-tengah masyarakat. "Lebih dari sekedar peringkat, keterbukaan informasi publik sudah menjadi komitmen kami untuk meningkatkan layanan sebagai lembaga publik. Kemudahan akses dan ketersediaan informasi bagi publik saat ini merupakan keniscayaan" kata Handoko. Lebih dari itu, Handoko menambahkan bahwa peringkat Informatif tersebut dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan mitra. Informasi publik yang baik akan memberikan dampak positif bagi LIPI untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai mitra. “Terlebih saat ini LIPI mencanangkan program untuk meningkatkan keterlibatan publik di aktifitas riset dengan membuka infrastruktur riset, penetapan perolehan dana eksternal sebagai indikator kinerja grup riset, serta kolaborasi dan kemitraan dengan pihak industri dan institusi akademik lainnya” kata Handoko. Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas mengimbuhkan, peringkat Informatif dapat pula mendorong LIPI untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam inovasi layanan informasi mengenai iptek agar lebih maksimal lagi. “Penghargaan sebagai kategori Informatif akan semakin memacu LIPI untuk berkarya lebih baik dan membumikan iptek yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Nur. Capaian penghargaan LIPI sebagai Badan Publik Informatif kali ini merupakan peningkatan positif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Menuju Informatif. Perolehan penghargaan tahun ini diberikan kepada LIPI atas peran aktifnya dalam memberikan informasi seputar program dan capaian hasil-hasil riset di Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan dan inovasi keterbukaan informasi publik yang berbasiskan akuntabilitas serta transparansi melalui berbagai kanal yang difasilitasi oleh perkembangan teknologi digital. Sehingga informasi lebih mudah diakses, lebih cepat, akurat, dan responsif terutama dimasa pandemi seperti saat ini. Apresiasi Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin memberikan apresiasi khusus bagi para badan publik yang mendapat penghargaan Informatif. Dia mengungkapkan kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi publik adalah langkah yang sangat baik untuk mengapresiasi badan publik yang telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik. “Selamat kepada badan publik yang mendapatkan kualifikasi Informatif atas pencapaiannya, teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga serta mengembangkan kualitas pelayanan publik agar semakin baik lagi,” ujarnya. Wakil Presiden berpesan agar urgensi keterbukaan informasi publik terus ditingkatkan sebagai upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). “Keterbukaan informasi publik pada dasarnya menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance, bersih, bebas korupsi dengan elemen pentingnya yaitu keterbukaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengemukakan, anugerah keterbukaan informasi publik tahun ini melibatkan 348 badan publik. Badan publik yang mendapatkan kualifikasi Informatif sebanyak 60 badan publik. Dengan masih sedikitnya badan publik dengan kualifikasi Informatif, maka menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang. Untuk itu, hal ini menjadi pekerjaan bersama agar mendorong setiap badan publik lebih meningkatkan tata kelola informasi publiknya menjadi budaya agar menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien. (naa/ed: pwd)

Selengkapnya...
Konten Informasi Publik TTG Perlu Selalu Adaptif Perkembangan Teknologi

Konten Informasi Publik TTG Perlu Selalu Adaptif Perkembangan Teknologi

Jakarta, Humas LIPI. Upaya memperkaya dan meningkatkan konten informasi hasil riset untuk publik, khususnya di bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) perlu selalu adaptif dengan perkembangan teknologi. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Pelaksana Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI pada Senin (23/11) di Pusat Penelitian TTG LIPI Subang, Jawa Barat. Kepala Pusat Penelitian TTG LIPI, Pramono Nugroho mengungkapkan, konten informasi publik hasil-hasil riset teknologi tepat guna memang perlu dikemas mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. “TTG sangat relatif, sifatnya sangat dinamis, begitu pula pengemasan konten informasinya mengikuti perkembangan teknologi. TTG itu menjadi jendela seperti LIPI kecil yang dapat menjangkau masyarakat,” kata Pramono dalam salah satu sesi FGD. Menurutnya, kedinamisan hasil riset TTG dapat dilihat dari adanya inovasi baru yang dimunculkan dari setiap hasil riset TTG. “Misalnya produk makanan seperti Probarz, yang awalnya dibuat sebagai makanan untuk bencana, dua tahun lalu dikembangkan menjadi makanan fungsional untuk mencegah stunting, dan kemudian ditambahkan mikronutrisi, jadi setiap produk yang kita munculkan pasti ada tambahan inovasi yang baru,” jelasnya. Namun, sambungnya, kebaruan inovasi ini terkadang masih belum terinformasikan secara baik, misalnya masih sama kemasannya dari waktu ke waktu. Hal itulah yang perlu diperbaiki saat ini dalam pengemasan produk maupun konten informasinya. Pengemasan produk dan juga konten informasinya perlu selalu dimutakhirkan dengan kondisi terkini dengan menonjolkan sisi novelty atau kebaruan. Purwadi, Koordinator Pelaksana Fungsi Informasi Publik BKHH LIPI menambahkan, penonjolan kebaruan dalam hasil-hasil riset TTG dalam pengemasan produk maupun konten informasi publik perlu ditunjang komunikasi yang intens antara tim teknis pembuat konten dengan para peneliti. “Komunikasi yang intens dan baik ini menjadi kunci penting untuk memecahkan persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam pengemasan konten informasi yang terkadang kurang sesuai harapan,” tandasnya. Untuk diketahui, FGD bertajuk Penyusunan Konten Informasi Hasil Riset di Bidang Teknologi Tepat Guna untuk Publik kali ini selain dihadiri oleh Kepala Puslit TTG LIPI, juga dihadiri oleh Tim Peneliti Puslit TTG LIPI, Tim Subkoordinator Layanan Kerja Sama dan Humas BKHH Kawasan Satker Tunggal Puslit TTG LIPI, serta Tim Informasi Publik, BKHH LIPI. FGD tersebut diisi pula oleh pemaparan materi tentang pengemasan konten kreatif informasi publik dari salah satu staf Pranata Humas, Tim Informasi Publik LIPI, Nur Afifah Agustina. Dalam kesempatan yang sama, selain FGD, Tim Informasi Publik, BKHH LIPI juga melakukan wawancara peneliti dan melakukan pengambilan foto dan video kantor, hasil-hasil riset, serta fasilitas riset di Puslit TTG LIPI. (dr/ed: pwd)

Selengkapnya...
Inovasi dan Kolaborasi Kunci Utama untuk Memaksimalkan Keterbukaan Informasi

Inovasi dan Kolaborasi Kunci Utama untuk Memaksimalkan Keterbukaan Informasi

Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kembali mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik pada tahun ini. LIPI merupakan salah satu badan publik yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat dalam kegiatan Monev tersebut, yang diselenggarakan secara daring pada Senin (5/10/2020). Dalam salah satu kesempatan sesi diskusi penilaian pada Monev itu, Kepala LIPI Laksana Tri Handoko mengatakan, inovasi dan kolaborasi merupakan kunci utama dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik. “Untuk inovasi, LIPI telah melakukan digitalisasi kebun raya dan seluruh proses bisnis sudah sepenuhnya elektronik termasuk tiket masuk online dan sebagainya. Hal ini sebagai bentuk respons LIPI untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Lalu, inovasi lainnya adalah menyediakan virtual tour Kebun Raya yang dapat dinikmati secara online,” jelasnya. Handoko melanjutkan, inovasi lainnya lagi adalah LIPI mulai awal tahun ini, telah menggantikan telepon (fixed line) dengan aplikasi Whatsapp. “Tujuannya, tidak hanya mempermudah dan mempermurah proses komunikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas komunikasi. Termasuk pelayanan informasi publik melalui PPID di LIPI dan semua satuan kerja sudah menggunakan nomor-nomor khusus,” tambahnya. Sedangkan untuk kolaborasi, lanjut Handoko, hasil riset LIPI yang sudah dikomersialkan dengan industri masuk dalam e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar lebih mudah diketahui publik. “Dalam pengadaan barang dan jasa sudah dengan LKPP sebagai konsultan, khususnya projek yang seharga lebih dari 100 Miliar sudah bekerja sama juga dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jadi tidak hanya memakai pokja yang berada di LIPI saja,” ujarnya. Sementara itu, Handoko berharap untuk penilaian keterbukaan informasi badan publik tahun ini, LIPI diharapkan berubah status menjadi badan publik yang Informatif. “Setelah dua tahun berturut-turut mendapatkan status Menuju Informatif, perbaikan demi perbaikan telah dilakukan dan kali ini dengan persiapan yang lebih serius, kami berharap menjadi badan publik yang Informatif,” tandasnya. Sebagai informasi, kegiatan Monev kali ini dilakukan oleh Hendra J Kede, Wafa Patria Umma dan Totok Pranoto selaku dewan juri dari Komisi Informasi Pusat. Dalam menjawab pertanyaan pada sesi diskusi pendalaman, Kepala LIPI didampingi oleh Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas. (dr/ed: drs – dikemas ulang hmn/ed: pwd)

Selengkapnya...
LIPI Terus Tingkatkan Keterbukaan Informasi dalam Tatanan Kebiasaan Baru

LIPI Terus Tingkatkan Keterbukaan Informasi dalam Tatanan Kebiasaan Baru

Humas LIPI. Pandemi Covid-19 memaksa seluruh Badan Publik untuk beradaptasi dengan kebiasan baru, begitu pula dengan proses layanan publik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). “Di LIPI proses layanan baik internal dan eksternal telah mengalami transformasi guna meningkatkan efisiensi dan optimalisasi program, infrastruktur, dan kinerja pegawai sehingga terciptanya standardisasi serta peningkatan pelayanan mutu termasuk layanan informasi publik” ujar Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko dalam Forum Diskusi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan LIPI yang diselenggarakan secara daring pada Selasa, (4/8) yang lalu.

Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries menjelaskan bahwa acara Forum Diskusi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan LIPI ini menjadi penting karena jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) perlu mengetahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan LIPI, dan tentunya acara ini merupakan upaya LIPI dalam terus mendukung implementasi UU No 14 Tahun 2008. LIPI selalu berupaya menjadi lembaga yang informatif meskipun dalam kondisi pandemi, “Seluruh daya dan upaya dikerahkan dengan maksimal untuk selalu menjadi yang informatif,” Tambahnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana selaku narasumber dalam acara tersebut mengimbau agar pada masa Work from Home (WFH) para Pegawai ASN di minta untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan target kinerja Badan Publik, salah satunya ialah dengan kegiatan virtual meeting dan tetap melaksanakan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat. “Selama pandemi ini, kita selaku ASN harus tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya, seperti dalam KIP sendiri, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pun dilakukan secara virtual,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana selaku narasumber dalam acara tersebut mengimbau agar pada masa Work from Home (WFH) para Pegawai ASN di minta untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan target kinerja Badan Publik, salah satunya ialah dengan kegiatan virtual meeting dan tetap melaksanakan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat. “Selama pandemi ini, kita selaku ASN harus tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya, seperti dalam KIP sendiri, monitoring dan evaluasi yang dilakukan pun dilakukan secara virtual,” ujarnya.

Menanggapi harapan LIPI menjadi Badan Publik Informatif, Gede menyampaikan bahwa LIPI telah melakukan berbagai transformasi proses bisnis yang artinya LIPI sudah memiliki good will untuk menjadi badan publik informatif. “Langkah LIPI tinggal selangkah lagi,” ungkapnya. Ia juga menegaskan dalam pelaksanaan monev KIP yang dilihat bukan hanya sekedar mengejar prestasi, namun diharapkan Kepala Badan Publik memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja badan publiknya dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik,” pungkasnya. (hmn/ed:yd)

Selengkapnya...
Tingkatkan Koordinasi Internal, LIPI Gelar FGD Secara Daring

Tingkatkan Koordinasi Internal, LIPI Gelar FGD Secara Daring

Humas LIPI, Jakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu Badan Publik mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi yang dapat diakses oleh publik atau masyarakat. Sebagai upaya penciptaan open government, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online (ppid.lipi.go.id, PPID Mobile App, dan IG PPID), sehingga akan menempatkan pentingnya sistem informasi, dan orang-orang profesional di bidang data dan dokumentasi.

PPID LIPI dalam rangka terus berupaya meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik kepada publik di luar maupun di dalam lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tersebut, salah satunya dengan mengadakan Virtual Focus Group Discussion Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Adaptasi Kebiasaan Baru Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik”. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen LIPI dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di masa pandemi Covid-19 dengan tetap produktif dalam berupaya meningkatkan layanan melalui virtual meeting secara online.

Tujuan diadakannya FGD tersebut adalah untuk memberikan pemahaman mengenai informasi publik secara umum dalam kondisi krisis di kalangan petugas PPID LIPI. Kemudian juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengumpulan data dan informasi di LIPI, dan yang terakhir memberikan pelatihan cara untuk akses web PPID LIPI yang baru.

Sekretaris Utama LIPI yang merupakan atasan PPID, Nur Tri Aries mengatakan, FGD yang diikuti 100 perwakilan PPID dari seluruh satuan kerja dan kawasan ini difokuskan pada peningkatan kinerja PPID tersebut yang merupakan self-reflection dari humas dalam memberikan informasi sehingga dibutuhkan sekali kerja sama yang kuat.

“Kita harus bisa memberikan layanan informasi dan dokumentasi yang maksimal. Perlu adanya improvisasi baru terutama untuk informasi mengenai kepakaran dan penelitian mudah untuk diakses semua lapisan masyarakat namun semuanya juga tetap terintegrasi dengan baik dan harus bisa bekerja melebihi yang terbaik.”

Nur juga menambahkan bahwa evaluasi diri dan memperbaiki diri juga perlu ditingkatkan serta seluruh pejabat dan pengelola PPID diharapkan bisa berkolaborasi lebih lanjut.

Dalam forum yang sama, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI sekaligus salah satu pembicara pada FGD tersebut, Mila Kencana menambahkan antara layanan publik dan PPID harus bisa bersinergi satu sama lain, “Karena sejak tahun 2017 telah ada penilaian dari tim Komisi Informasi itu sendiri, dan setiap tahun LIPI mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sehingga harapannya kedepan di tahun 2020 bisa semakin baik lagi tentunya dengan tidak melanggar norma-norma dan undang- undang yang telah ada.”

Pembaharuan yang dilakukan oleh PPID LIPI dari tahun 2019 hingga 2020 ini merupakan pekerjaan yang perulu sinergi kuat dari beberapa tim dari satuan kerja terkait.


(Nur Afifah Agustina/Ed:Yud)

Selengkapnya...
LIPI Tonjolkan Core Kompetensi pada Layanan Publik

LIPI Tonjolkan Core Kompetensi pada Layanan Publik

Jakarta, humas LIPI. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, tim PPID LIPI belum lama ini telah menyelenggarakan pertemuan koordinasi Monev KIP LIPI 2020. Menerapkan kebiasaan baru sejak pandemi Covid-19, maka pertemuan tersebut diadakan secara daring pada tanggal 20 Juli 2020 dari tempat kediaman masing-masing peserta pertemuan tersebut. Pada pertemuan tersebut lebih membahas pada tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Dalam sambutannya, Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim PPID LIPI atas apa yang telah dikerjakan selama ini dan sudah berjalan dengan baik.”Sebaiknya PPID LIPI mulai bisa lebih menunjukkan website, sosial media dan sebagainya untuk dapat memberikan layanan publik yang lebih inovatif,” jelas Nur dalam sambutannya. Lebih lanjut Nur menyampaikan bahwa dalam menyikapi di masa pandemi Covid-19, LIPI harus dapat menonjolkan semua kegiatan penelitian yang sudah dilakukan oleh LIPI untuk Indonesia. “Pada kebiasaan normal baru seperti sekarang ini sebaiknya dapat ditonjolkan , bagaimana dengan satu klik dan satu pintu langsung dapat terlihat semua kaitan satu sama lain data yang dibutuhkan. Langsung bisa terlihat semua baik di website LIPI channel, sosial media, Instagram tampilan kompetensi peneliti/orang LIPI”. Pada pertemuan tim PPID juga dibahas secara teknis beberapa link layanan publik yang perlu mendapat perhatian ke arah yang lebih baik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah data kepakaran LIPI, mengingat LIPI merupakan lembaga penelitian, maka data kepakaran merupakan hal yang sangat urgent untuk dapat ditempilkan dalam website LIPI maupun web PPID. Heru Santoso, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI, menjelaskan bahwa data kepakaran LIPI sudah tidak terklasifikasi seperti dulu. Maka sebaiknya data kepakaran LIPI harus segera di-update lagi karena sudah banyak data yang dirasa tidak update lagi. Senada dengan Heru, Hendro Subagyo, Plt. Kepala Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI menyampaikan bahwa kepakaran di LIPI masih berbasis fungsional peneliti.” Sebaiknya data ini harus di-update bukan cuma fungsional peneliti yang ditampilkan tetapi juga ada kepakaran bidang lain yang dimiliki oleh para pegawai LIPI/fungsional pendukung peneliti LIPI”. Sambung Hendro terkait data kepakaran di LIPI ini, aplikasi pencarian kepakaran sebaiknya diperbaiki lagi tetapi yang sudah dilakukan selama ini dapat dipakai dulu. “Ekstrak ilmiah kemampuan dari yang bersangkutan sebenarnya sudah ada di kegiatanku terkait dengan kepakaran ini, jelas Hendro. Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI, Mila Kencana menyinggung masalah webinar yang dilakukan oleh LIPI selama masa pandemi Covid-19 ini, sebaiknya dapat dimasukkan dalam website LIPI sebagai kegiatan aktif penyampaian informasi melalui kanal aktifitas atau kegiatanku. Lebih lanjut Mila menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini, prioritas harusnya lebih ke website LIPI. “Selain itu, dikarenakan LIPI merupakan lembaga penelitian maka hal yang urgent dilakukan adalah data kepakaran LIPI. Harus ada prioritas yang perlu diperbaiki terlebih dahulu hal ini dikarenakan waktu yang sangat mendesak,” tegas Mila menutup pertemuan tersebut. (Rdn/humas/Ed:Yud)

Selengkapnya...
KONTRIBUSI LIPI DALAM PENANGANAN COVID-19

KONTRIBUSI LIPI DALAM PENANGANAN COVID-19

Humas LIPI, Jakarta. Kepedulian LIPI ikut andil dalam penanganan pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, belum lama ini telah mempersembahkan karya peneliti LIPI. Untuk memecahkan masalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, LIPI membuka pelatihan relawan laboratorium Biosafety Level-3. Para relawan diberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan langsung oleh instruktur dari World BioHazTech Singapura, Kementerian Kesehatan RI, dan Asosiasi Biorisiko Indonesia (ABI), di fasilitas laboratorium BSL-3 LIPI, Cibinong. Hal ini berdasarkan surat penetapan dari Kementerian Kesehatan tertanggal Senin (11/5), pemeriksaan dapat dilakukan di Laboratorium BSL-3 sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan SE Menteri Kesehatan RI No. HK.02.01/MENKES/234/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan Uji RT-PCR SARS-CoV2 bagi Laboratorium di Lingkungan Rumah Sakit dan Laboratorium Lain yang Melakukan Pemeriksaan Covid-19. “Fasilitas Laboratorium BSL-3 LIPI memiliki infrastruktur yang lengkap dan telah bersertifikasi sesuai standar WHO sejak tahun 2018 oleh World BioHaz Tec Pte Ltd. yang diperbarui setiap tahun. Kami mengusulkan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk menangani pandemi Covid-19,” jelas Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko saat ditemui Kamis (14/5) di Jakarta. Handoko menjelaskan, fasilitas riset LIPI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. “Terlebih dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, LIPI siap berkontribusi sebesar-besarnya,” jelasnya. Fasilitas BSL-3 LIPI memiliki empat laboratorium BSL-3 terpisah dalam satu gedung dilengkapi dengan enam buah qRT-PCR dan peralatan pendukung lain, termasuk sequencer yang berfungsi memastikan sampel Covid-19 yang dinyatakan positif oleh PCR. Fasilitas ini menunjang untuk bisa melakukan uji sampel sampai 2.500 sampel per hari. Fasilitas ini juga didukung oleh sumber daya peneliti, tim logistik dan tim administrasi sampel yang telah terlatih. Sejak awal Maret lalu, LIPI telah menyelenggarakan pelatihan operasionalisasi fasilitas BS3 dan penanganan virus untuk memastikan kesiapan tenaga pendukung. Selain itu, LIPI sebagai bagian dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Indonesia, LIPI juga mengembangkan website https://covid19.lipi.go.id/ yang didedikasikan dalam memberikan informasi berupa hasil penelitian, inovasi, pelatihan, maupun webinar terkait COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam ikut menanggulangi penyebaran, mengurangi dampak, dan juga memberikan edukasi kebada masyarakat. (Rdn/Ed:yd/Humas) Sumber : Berita Humas LIPI

Selengkapnya...
Layanan Informasi Tatap Muka LIPI Dibuka Kembali dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

Layanan Informasi Tatap Muka LIPI Dibuka Kembali dengan Menerapkan Protokol Kesehatan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kini telah membuka kembali Ruang Layanan Informasi Publik LIPI di lantai 2 Gedung Widya Graha LIPI dengan jam operasional pukul 10.00-12.00 pada hari kerja bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun permintaan informasi. Namun, tetap perlu menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di lingkungan LIPI. Yuk kunjungi ruang layanan informasi publik LIPI! #PPIDLIPIInformatif #PPIDLIPI #LIPI #IntegritasIlmiahUnggul #KeterbukaanInformasiPublik

Selengkapnya...
LIPI Sampaikan Tindak Lanjut Monev SP4N LAPOR! ke KemenpanRB

LIPI Sampaikan Tindak Lanjut Monev SP4N LAPOR! ke KemenpanRB

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan pengaduan dari masyarakat melalui platform LAPOR!, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) setiap tahunnya menyampaikan hasil dari monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah sarana interaktif masyarakat dan pemerintah berbasis media sosial pertama yang menjembatani berbagai pengaduan dan aspirasi agar dapat secara tepat sasaran kepada instansi pemerintah.

Dalam kesempatan kegiatan teleconference pada Senin (27/4) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), LIPI dinyatakan telah menyampaikan tindak lanjut dari monev LAPOR!. Hal ini merupakan komitmen LIPI dalam upaya menyediakan sarana aduan dan peningkatan kualitas layanan publik dari aspirasi yang diberikan masyarakat.

Hasil evaluasi pada 2019, LIPI termasuk dalam instansi yang taat dalam pengelolaan LAPOR!. LIPI mampu menindaklanjuti aduan dengan baik serta memiliki keatifan yang cukup baik dalam merespon aduan tersebut. Pada tahun ini, LIPI berusaha untuk meningkatkan sosialisasi secara digital melalui kanal yang dimiliki LIPI seperti website agar masyarakat dapat mengetahui serta memanfaatkan LAPOR! dalam menyampaian pengaduan dan aspirasi guna memperbaiki kualitas pelayanan publik LIPI. (yud)

Selengkapnya...
LIPI RAIH PENGHARGAAN BERGENGSI PRIA 2020

LIPI RAIH PENGHARGAAN BERGENGSI PRIA 2020

Dari sekian banyak kategori yang dikompetisikan pada Public Relation Indonesia Award 2020 (PRIA), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil menyabet penghargaan Bronze Winner untuk kategori Lembaga dengan sub kategori website. Selain LIPI dalam kategori lembaga ini juga ada Bank Indonesia, DPR, BPK dan lain sebagainya.
Pelaksanaan Penghargaan PR Indonesia Award (PRIA) tahun 2020 sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Menyikapi perkembangan informasi terbaru dari pandemi virus Covid-19 yang masih belum mereda, serta imbauan Presiden Joko Widodo untuk bekerja, belajar dan beribadah di rumah sementara waktu, maka acara Penghargaan PRIA 2020 diselenggarakan secara online.
PRIA tahun 2020 ini merupakan penyelenggaraan tahun ke-5, dengan sepuluh kategori yang dipertandingkan yaitu kategori Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan Tahunan, Brand Visual Identity, hingga Terpopuler di Media. Peserta yang ikut berpartisipasi ada ratusan Korporasi, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah berkompetisi di ajang PRIA 2020.
Pada tahun ini, sebanyak 543 entri masuk ke meja panitia. Jumlah ini meningkat ketimbang tahun lalu yang hanya 476 entri. Adapun penjurian sesi presentasi telah berlangsung 3 – 5 Maret 2020.
Sedangkan penjurian sesi nonpresentasi dilaksanakan dilaksanakan 23 - 25 Februari 2020. Kedua penjurian dilaksanakan di Jakarta dan melibatkan sekurangnya 13 orang juri, dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR Gurus.
Penghargaan bergengsi ini diharapkan akan lebih memacu kinerja para humas di Indoneisa untuk terus memberikan dan mempersembahkan hasil karya dibidang kehumasan yang lebih baik dan lebih memasyarakat. (Rdn/humas)

Selengkapnya...
WEB PPID LIPI TERUS LAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA

WEB PPID LIPI TERUS LAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA

Jakarta, humas LIPI. PPID LIPI terus melakukan perbaikan dan peningkatan layanan publik. Belum lama ini Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI telah melakukan koordinasi bersama dengan satuan kerja di LIPI seperti Biro Sumber Daya Manusia (BOSDM), Inspektorat, Biro Perencanaan Keuangan (BPK), Biro Umum dan Pusat Data Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDDI) yang terkait dengan informasi publik pada Jumat (13 Maret 2020) bertempat di Jakarta. “Pertemuan ini dimaksudkan untuk pemutakhiran data informasi publik, selain untuk updating laporan pengaduan kelayakan publik,” jelas Mila Kencana, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH) LIPI mengawali koordinasi tersebut. Menurut Mila, PPID bukan hanya tanggung jawab BKHH saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua satuan kerja yang ada di LIPI, tegas Mila. Lebih lanjut, Dyah Rachmawati Sugiyanto, Kepala Bagian Humas LIPI sampaikan pada kesempatan tersebut bahwa “data sumber daya manusia LIPI masih perlu di-update untuk memenuhi informasi public,” tegas Dyah. “Sementara data personil pegawai LIPI seperti pangkat, gelar dan lainnya yang terkait dengan identitas pegawai perlu mendapat perhatian,” lanjut Dyah. “Terkait publikasi yaitu data kepakaran dari masing-masing selama ini masih sulit untuk mencarinya,” ungkap Dyah. Untuk itu perlu adanya kesepakatan bersama untuk kemudahan publik dalam mencari data kepakaran seseorang di LIPI, misalnya dengan adanya kata kunci yang dapat memudahkan dalam pencarian kepakaran seseorang di LIPI, menurutnya. Menanggapi terkait data kepakaran ini, Heru Santoso, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia “Sebenarnya data kepakaran ini sudah seringkali dibahas tetapi selalu mengalami kegagalan titik temu. Melalui petemuan ini jika disepakati sebaiknya berdasarkan database seperti yang telah dipakai di Google,” jelas Heru. Masalah kepakaran ini sebenarnya dapat dibagi dalam beberapa kategori seperti data kepakaran formal, ini merupakan data kepakaran yang dimasukkan berdasarkan SK. Ada juga orang yang dianggap pakar disatu bidang ilmu seperti dasarnya dilihat dari track record yang bersangkutan,” lanjut Heru. “Sebaiknya data terutama data pribadi pegawai tetap harus dibedakan antara yang untuk kepentingan publik dan juga data yang seharusnya dirahasiakan dalam instansi yaitu penyampaian dalam sistem Westle Blowing System (WBS),” sambung Hiskia, Kepala Inspektorat LIPI. Walaupun data tersebut diperlukan untuk pengaduan ke PPID tetapi kita tetap harus berhati-hati untuk data pribadi kepegawaian, sebaiknya yang ditampilkan dan dapat diakses oleh publik adalah data umum saja. Karena dikhawatirkan data tersebut dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, tegas Hiskia. Sementara itu Biro Perencanaan Keuangan akan membuat terlebih dahulu list data-data pedoman keuangan yang boleh diakses untuk publik. Biro Umum lebih banyak terkait dengan data kearsipan, dimana data ini akan sangat sulit jika secara keseluruhan data harus ditampilkan. Yang terpenting dalam data yang diakses dicantumkan link yang dapat menjelaskan suatu informasi terkait. Dari pertemuan tersebut telah disepakati bersama untuk layanan publik ini, yang menjadi tanggung jawab BOSDM terkait kepakaran, serta sinkronisasi data pegawai/SDM iptek. Sementara untuk Inspektorat yang diperlukan adalah terkait dengan data LKHPN, Kanal LKHPN di website PPID LIPI agar langsung di link ke web LKHPN KPK sementara untuk LKHSN tidak perlu ditampilkan. (Rdn/ed:yd/humas)

Selengkapnya...
LIPI TERUS LAKUKAN INOVASI PADA PELAYANAN PUBLIK

LIPI TERUS LAKUKAN INOVASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Humas LIPI, Jakarta. PPID LIPI terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada publik. Ini adalah komitmen LIPI yang tidak dapat ditawar lagi. Untuk itu belum lama ini tim PPID LIPI telah melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan layanan publik melalui web PPID LIPI pada tanggal 26 Februari 2020 bertempat di LIPI. Dalam pertemuan tersebut hadir tim PPID LIPI dan juga tim IT LIPI. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Mila Kencana, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI tersebut menyoroti bahwa pelayanan publik merupakan hasil kerja sama antara fungsional Pranata Humas dan juga fungsional Arsiparis yang ada di LIPI. “Untuk mencapai keberhasilan dalam layanan publik diharapkan adanya kerja sama yang baik antara fungsional pranata humas dan fungsional arsiparis yang ada di LIPI,” tegas Mila. Selain masalah tersebut juga disampaikan bahwa struktur yang baru, pengelolaan PPID LIPI adalah tanggungjawab antara Tim PPID yang telah ditunjuk dan juga Tim IT, lanjut Mila. Sementara itu Dyah Rachmawati Sugiyanto, Kepala Bagian Humas, Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI menyampaikan bahwa dari web PPID LIPI yang sudah ada sekarang sudah dipetakan apa saja yang perlu ditambahkan dan apa saja yang belum dimasukkan dalam web PPID LIPI. Lebih lanjut Dyah sampaikan bahwa PPID LIPI sudah mengembangkan inovasi baru pada layanan publiknya seperti back end dalam web PPID LIPI. “PPID LIPI sudah lebih maju dengan menambahkan inovasi baru yaitu back end, dan untuk lebih gerak yang cepat perlu beberapa petugas PPID di berikan akses untuk back end tersebut”, jelas Dyah. Kepala Subbagian Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI, Yudie Aprianto menambahkan sebaiknya dalam web PPID yang baru nantinya dimasukkan link-link layanan publik yang lain seperti hasil penelitian, keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya. Selain itu dalam web PPID yang baru akan dimasukkan juga menu download aplikasi PPID sehingga hal ini diharapkan web PPID akan lebih dapat melayani publik lebih maksimal lagi. Untuk memenuhi itu semua LIPI akan memberikan training terkait web PPID atau aplikasi baru dalam web PPID LIPI kepada para petugas PPID LIPI baik yang di pusat maupun yang berada di kawasan agar semua bagian yang bertanggungjawab atas layanan publik LIPI bisa lebih cepat dalam memberikan pelayanan. (Rdn/ed:yd)

Selengkapnya...
Ketua KIP: Pemilahan Informasi Sangat Penting

Ketua KIP: Pemilahan Informasi Sangat Penting

Ketua komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dalam Pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bogor (24/2) mengatakan, “salah satu kekuatan utama yang bisa berdampak luas saat ini adalah informasi yang dikuasai. Sehingga, pemilahan informasi sangat penting, terkait informasi publik yang dibuka atau informasi yang dikecualikan”. Namun, Gede menambahkan, sesuai dengan salah satu asas informasi yaitu bersifat ketat dan terbatas, untuk informasi yang dikecualikan hanya dibuat di titik-titik tertentu saja. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mila Kencana menegaskan bawa saat ini LIPI sangat konsen dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan informasi publik, salah satunya dengan benchmarking dengan PPID di lintas kementerian/ lembaga. “Saat ini LIPI tengah menunggu reorganisasi sehingga pengelolaan PPID di LIPI akan mengalami transformasi,” tambahnya. Kepala Biro Perencanaan dan Humas Arsip Nasional republik Indonesia, M. Imam Mulyantono, turut hadir dan berbagi materi mengenai Strategi Keterbukaan Informasi Publik di ANRI dalam upaya good governance. Dalam paparannya, Imam menegaskan perlunya adan sinergi dan koordinasi yang baik antara pranata humas dan arsiparis karena keduanya berperan sangat penting dalam implementasi keterbukaan informasi publik. “Daftar informasi publik juga perlu dilakukan pembaharuan, idealnya setiap 6 bulan sekali agar data yang diberikan ke masyarakat merupakan data yang terupdate”, ujarnya. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI tersebut bertema “Tantangan Mengolah Informasi Publik dalam Mendukung Pelayanan Publik”. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut juga diisi oleh paparan dan pembahasan mengenai daftar informasi publik, pelayanan publik dan pengaduan masarakat di tingkat Balai dan Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (iis/ed:drs)

Selengkapnya...
MENUJU INFORMATIF, LIPI LAKUKAN BENCHMARKING Ke LEMBAGA PEMERINTAH

MENUJU INFORMATIF, LIPI LAKUKAN BENCHMARKING Ke LEMBAGA PEMERINTAH

Jakarta, humas LIPI. Guna meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) LIPI, diperlukan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan PPID. LIPI harus pertahankan kategori “Menuju Informatif” dan mengupayakan untuk kategori “Informatif”. Untuk itu Tim pengurus PPID telah melakukan studi banding ke tiga Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yaitu BATAN, LAPAN dan BPPT sebagai referensi instansi penelitian yang mendapat kategori “Informatif”. Selain itu, tim pengurus PPID juga melakukan benchmarking tata kelola PPID dan layanan publik Kemenkeu dengan mengundang ke acara workshop kehumasan LIPI (20/12). Dalam sambutannya Nur Tri Aries Suestiningtyas, Sekretaris Utama LIPI pada acara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi di Cibinong, 27 Desember 2019 menyampaikan bahwa perlunya meningkatkan pemanfaatan akses PPID melalui aplikasi di android, karena sebenarnya yang diunggulkan dalam PPID adalah output dan outcome hasil riset, jelas Nur. Lebih lanjut Nur menjelaskan rotasi pimpinan dimaksudkan agar pimpinan tetap berkomitmen dalam memberikan layanan PPID. Perubahan lokasi PPID perlu dilengkapi dengan sarana/prasarana/fasilitas pemberian layanan informasi publik,” tegas Nur. “Humas LIPI saat ini terjebak dalam melayani wartawan. Mulailah menulis sebagai salah satu bentuk peningkatan kapasitas. Disamping itu perlu updating data peneliti (data kepakaran peneliti), data LHKPN, dan data lain yang dibutuhkan sebagai informasi publik,” tegas Nur. Keaktifan Tim PPID perlu ditingkatkan, bukan lagi berfokus pada jumlah penanya dan jumlah terjawab namun bagaimana adanya inovasi dalam pemberian layanan informasi publik di LIPI. Terkait dengan benchmarking petugas PPID LIPI ke lembaga Pemerintah Non Kementerian, Mila Kencana, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI menyampaikan bahwa fasilitas PPID di BATAN dan LAPAN yang belum dipunyai LIPI adalah wag khusus PPID. Selain itu layanan offline PPID di BATAN dan LAPAN didukung infrastruktur yang memadai, dengan jaringan internet yang memadai, ramah difabel, dan lain-lain,”jelas Mila. “Komitmen di BPPT dan LAPAN untuk reward dan punishment bagi PPID sudah jelas. Sistem monev, ISO, dan self-assessment sudah dilakukan di LIPI,” tegas Mila. Perlu juga dilakukan visit ke satker dan pertemuan dengan pimpinan dalam rangkaian visit tersebut. Prioritas LIPI untuk peningkatan PPID: peningkatan website, wag, instagram LIPI, data peneliti,” Mila jelaskan lebih lanjut. Sementara Kepala Bagian Humas LIPI, Dyah Rachmawati Sugiyanto mengungkapkan bahwa tahun 2019 LIPI kembali meraih predikat Menuju Informatif sama dengan tahun 2018. Perlu mencermati predikat yang tidak berubah dari tahun sebelumnya. Perlu juga mencatat dan mencermati kekurangan yang terjadi selama periode 2018-2019 dan perlu juga melakukan benchmarking dengan instansi yang KIP-nya sudah berjalan bagus, contoh Kemeneku,” tegas Dyah. LIPI telah memiliki website PPID namun masih perlu ditingkatkan, salah satunya dengan membuat dalam versi mobile. Sumber daya, komitmen pimpinan, infrastruktur, dukungan teknologi, kolaborasi, dan ketersediaan data merupakan satu kesatuan untuk lebih meningkatkan layanan informasi publik. Banyak PR yang perlu diselesaikan oleh Tim PPID dan Tim Humas untuk mengejar ketertinggalan tersebut, “ lanjut Dyah. Kepala PDDI LIPI, Hendro Subagyo lebih menyoroti ada dua aspek masalah dalam PPID seperti Infrastruktur dan sistem informasi. Dimana system informasi sendiri ada masalah dalam tata kelola dalam mengelola layanan informasi publik. Proses dan alur PPID harus clear dulu antara Tim PPID dengan Tim IT. Aplikasi yang LIPI miliki saat ini masih bersifat 1 arah. Sehingga perlu membuat layanan PPID 1 pintu, melaksanakan layanan sesuai dengan SOP, “tegas Hendro. Untuk itu perlu disepakati bahwa PPID-nya adalah Kepala Satker dengan sarana komunikasi melalui TNDE. Dalam Monev tersebut akhirnya memutuskan apa yang harus dikerjakan oleh petugas PPID jangka waktu tiga bulan akan focus kepada penyusunan proses bisnis PPID dan juknis, penataan dan pemasangan fasilitas standard seperti telepon, internet dan lain-lain di ruang publik LIPI yang bertempat di Widya Graha LIPI lantai 2. Disamping itu juga untuk updating website LIPI terkait menu, kepkaran dan lain-lain yang terkait dengan riset. (Rdn/ed:dms/humas)

Selengkapnya...
Indeks PIKP Sebagai Gambaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Badan Publik

Indeks PIKP Sebagai Gambaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Badan Publik

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyelenggarakan Seminar Akhir Penelitian dari Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta pada Rabu (11/12). Penelitian dalam memperoleh Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) merupakan long study yang dilakukan dalam bidang informasi dan komunikasi publik. Indeks ini merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik dari aspek-aspek Input, Proses, Output dan Outcome. Secara detail, dimensi Input terdiri dari Anggaran, Bahan Informasi, Sarana & Prasarana, dan Media & Saluran Komunikasi, sedangkan dimensi Proses meliputi indikator riset, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monev. Selain itu Output terdiri dari Agenda Publik dan Kepuasan Publik, sementara Outcome meliputi indikator Pemenuhan Rights to Know dan Partisipasi Publik. I-PKIP disusun dari hasil survei sebanyak 1.280 responden yang dipilih secara acak proporsional. Adapun badan publik yang dinilai adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan juga Pemerintah Provinsi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi, dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Sunarno, menjelaskan bahwa indeks ini merupakan indeks gabungan yang dapat dijadikan alat ukur yang objektif dalam menilai kinerja pemerintah. “Selain sebagai memberikan hak kepada masyarakat atas informasi publik, indeks ini juga dapat menggambarkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga non-Kementerian dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota” pungkas Sunarno. Hasil perhitungan I-PIKP, untuk level Kementerian/Lembaga (K/L) nilai rata-rata untuk dimensi Input adalah 64.48 sedangkan dalam dimensi Proses diperoleh 53.23. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, dalam Input memiliki nilai lebih tinggi dari Proses yang mengilustrasikan bahwa walaupun ketersediaan dalam anggaran, sarana, bahan informasi, dan saluran komunikasi telah cukup memadai, namun dalam proses pelaksanaan dan monev masih belum optimal. Indeks ini diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik sehingga dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut serta terlibat dalam berbagai kegiatan dan program dan juga penyusunan kebijakan pemerintah yang lebih partisipatif. (Yud/ed:Dms)

Selengkapnya...
YUK NGINTIP RUANG PPID LIPI - MENUJU BADAN PUBLIK INFORMATIF, LIPI OPTIMALKAN RUANG PUBLIK PPID LIPI

YUK NGINTIP RUANG PPID LIPI - MENUJU BADAN PUBLIK INFORMATIF, LIPI OPTIMALKAN RUANG PUBLIK PPID LIPI

Jakarta, humas LIPI. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sebagai upaya penciptaan open government, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online. LIPI mendorong seluruh permohonan informasi melalui layanan online untuk menjamin permohonan dapat diproses maksimal 10 hari kerja sesuai standar waktu layanan dalam Undang-undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun LIPI juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan melalui surat tercatat, e-mail dan layanan langsung di meja layanan informasi LIPI. Website ini disediakan untuk memudahkan publik mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang KIP yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010. Dengan UU ini publik berhak meminta informasi publik yang dikelola oleh badan publik seperti LIPI sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui website ini, pemohon informasi publik cukup mengajukan permohonan serta mengunggah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan secara online. Selain melalui website, LIPI juga menyediakan ruang layanan publik PPID LIPI di lantai 1 gedung Sasana Widya Sarwono LIPI. Diruang ini setiap harinya ada petugas jaga PPID yang siap melayani setiap keluhan ataupun pertanyaan terkait dengan LIPI dan terbuka bagi masyarakat secara umum dengan waktu pelayanan pukul 10.00 – 15.00 WIB. Setiap masyarakat yang berkunjung ke ruang PPID LIPI akan disuguhkan oleh berbagai informasi terkait dengan LIPI. Baik itu berupa fasilitas penelitian, pembinaan ilmiah masyarakat serta permasalahan yang telah ditangani oleh LIPI melalui penelitian untuk masyarakat. Baru-baru ini LIPI mendapat penganugerahan sebagai Badan Publik Menuju Informatif, penghargaan bergengsi suatu badan publik dalam masalah pelayanan kepada masyarakat. Dan cita-cita LIPI untuk tahun depan dapat meraih sebagai Badan Publik Informatif maka LIPI mulai berbenah diri untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengoptimalkan ruang publik yang dimiliki oleh LIPI dengan memberikan kelengkapan sebagai ruang publik yang maksimal. Salah satu gerakan nyata adalah dengan memindahkan ruang layanan publik PPID ke Gedung Widya Graha LIPI lantai 2. Dimana dengan ruang PPID diGedung Widya Graha tersebut akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan yang diinginkan terkait dengan LIPI. Dengan menempati ruang yang lebih luas akan lebih banyak dan lengkap informasi-informasi terkait dengan LIPI yang dapat ditampilkan di ruang tersebut. Dilengkapi dengan website yang dapat diakses secara umum oleh masyarakat untuk dapat mengerti LIPI lebih jauh lagi dan lebih mendalam apa yang sudah dilakukan LIPI sejauh ini untuk masyarakat. Harapannya dengan ruang PPID yang baru kesiapan LIPI untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat umum akan semakin optimal dan maksimal.(Rdn/humas)

Selengkapnya...
LIPI Torehkan Prestasi Bidang Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019

LIPI Torehkan Prestasi Bidang Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019

Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerima Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019 dengan kualifikasi “Badan Publik Menuju Informatif”. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dan diterima oleh Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas pada Kamis (21/11) di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Penyerahan penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H Ma'ruf Amin. Dalam sambutannya Wakil Presiden mengungkapkan salah satu misi pemerintah adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. "Mustahil bisa dilakukan tanpa keterbukaan dan transparansi," jelas Wakil Presiden. Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas mengungkapkan tahun depan pihaknya menargetkan LIPI dapat meraih predikat Informatif lewati inovasi layanan informasi yang cepat dan responsif dengan berbagai platform berbasis teknologi informasi. "Kami terus mendorong peneliti agar lebih tanggap terhadap masalah yang sedang ada di masyarakat juga mempercepat informasi hasil riset sampai ke masyarakat dengan berbagai saluran informasi yang ada," tegas Nur. “Website ini disediakan untuk memudahkan publik mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang KIP yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010. Dengan UU ini publik berhak meminta informasi publik yang dikelola oleh badan publik seperti LIPI sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui website ini, pemohon informasi publik cukup mengajukan permohonan serta mengunggah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan secara online, “jelas Nur. Harapannya target LIPI kedepan untuk meraih predikat informative akan terpenuhi. Dan utamanya LIPI akan semakin baik dalam peleyanan informasi publik.(Rdn/humas)

Selengkapnya...
LIPI Kembangkan Aplikasi Mobile PPID

LIPI Kembangkan Aplikasi Mobile PPID

Jakarta , humas. Istilah Indonesia 4.0 pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Awal mula dari istilah ini adalah terjadinya revolusi industri di seluruh dunia, yang mana merupakan sebuah revolusi industri keempat. Dapat dikatakan sebagai sebuah revolusi, karena perubahan yang terjadi memberikan efek besar kepada ekosistem dunia dan tata cara kehidupan. Revolusi industri 4.0 bahkan diyakini dapat meningkatkan perekonomian dan kualitas kehidupan secara signifikan. Para ahli meyakini era ini merupkana era terbaik dalam perkembangan teknologi informasi, dikarenakan terdapat banyak inovasi baru di era Revolusi Industri 4.0, diantaranya Internet of Things (IoT), Big Data, percetakan 3D, Artifical Intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things. Hal inilah yang mendorong Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk menyikapi kemajuan bidang digitalisasi. “Sistem perhitungan Respons layanan di Website KIP Online LIPI http://informasi.lipi.go.id/ akan dicoba untuk diperbaiki, beberapa menu yang akan di hilangkan, diantaranya Menu WBS, Pengaduan, E- Berkas, E- Laporan, Regulasi, “ tegas Mila Kencana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI baru-baru ini pada acara koordinasi Monitoring dan Evaluasi tentang Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta (9/9/2019). Lebih lanjut Mila sampaikan bahwa penambahan Tab baru di menu Web PPID yang sekarang aktif di sesuaikan dengan kebutuhan Monev KIP LIPI diantaranya Tab Menu Naskah Akademik, SOP KIP dan Berita. “LIPI terus berusaha untuk menyesuaikan standar layanan publik dengan kemajuan teknologi saat ini,” jelas Mila. Mila menegaskan bahwa diharapkan pengerjaan dari perubahan Web PPID LIPI http://lipi.go.id/ppid akan dilaksanakan sebelum tanggal 20 September 2019. Selain dari aplikasi juga adanya Perbaikan Web PPID LIPI http://lipi.go.id/ppid dalam Alih Bahasa dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris, ini untuk menjawab permintaan dari internasional dikarenakan LIPI merupakan lembaga penelitian berkelas dunia. “Semua ini tidak dapat terwujud tanpa ada kerja keras dari berbagai pihak terutama tim TGJ LIPI , yang saat ini sedang berkonsentrasi penuh pada pengembangan aplikasi PPID LIPI berupa mobile Aplikasi yang dapat di download di App Store,” ungkap Mila. “Website PPID yang baru sedang di kembangkan dan rencananya akan rampung di bulan Oktober. Pengerjaan Aplikasi berbasis mobile akan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sesuai dengan kebutuhan Monev untuk sementara, nantinya akan dilakukan Updating terhadap Aplikasi Mobile PPID LIPI tersebut secara bertahap,” jelas Tim TGJ LIPI. Harapan ke depan, LIPI akan selalu mengembangkan aplikasi berbasis digital untuk menjawab tentangan kemajuan teknologi dan memerikan pelayanan terbaik dan lebih cepat, sesuai yang selalu disampaikan oleh Kepala LIPI. (rdn/humas).

Selengkapnya...
LIPI Sebagai Barometer Lembaga Riset

LIPI Sebagai Barometer Lembaga Riset

Jakarta, humas. Inovasi dalam pelayanan publik harus senantiasa dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena, diperlukan inovasi dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin heterogen akibat perkembangan zaman. “LIPI menjadi informatif tahun lalu, maka itu untuk menjadi lebih baik PPID bisa menyikapi dan bisa melakukan tugas di satuan kerja.Yang paling penting tidak hanya merespon tapi bagaimana menyebarluaskan informasi, bagaimana kebijakan lembaga terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” demikian Nur Tri Aries Suestiningtyas, Sekretaris Utama LIPI dalam acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Gedung Kusnoto, Bogor (19/06/2019). Lebih lanjut jelas Nur, walaupun terdapat beberapa kasus terkait dengan keterbukaan informasi publik, maka harus hati-hati dalam merumuskan surat . “Informasi publik harus cepat dirspon. Dari kasus tersebut terdapat kementerian yang belajar ke LIPI yaitu Balitbang Kementerian Pertanian untuk bagaimana menghadapi permasalahan yang terkait dengan KIP,”tegas Nur. “Apabila dahulu sebelum reorganisasi 1 satuan kerja dikelola oleh 1 PPID, sekarang 1 PPID bisa mengelola sampai 8 satuan kerja (manajer kawasan)”, tandas Nur. Pejabat PPID harus aware, serius, dan detail. Hal ini dituntut oleh LIPI karena LIPI merupakan barometer lembaga riset. Sementara secara terpisah, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Naraya dalam paparannya mengulas tentang “Peningkatan Layanan Informasi Publik”. “Sebagai negara demokrasi di Indonesia, informasi publik dan akuntabilitas sangat penting meski ditiap-tiap negara berbeda. Apabila badan publik dan lembaga negara akan dipercaya maka harus transparansi, akuntabel,” tegas Gede. “Semua badan publik harus transparan, LIPI harus menghadirkan semua data kecuali apabila informasi yang dikecualikan. PPId harus bekerja penuh dedikasi, penuh pemahaman yang luas,” jelas Gede lebih lanjut. UU KIP – UU 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia menyinggung mengenai keterbukaan informasi. “Hak asasi adalah hak dasar dan hal ini sejalan dengan Konvensi hak asasi PBB. Parameter open government partnership sama yaitu semangat dan spirit akuntabilitas.Ujung-ujungnya supaya rakyat publik percaya dengan kinerja LIPI,” demikian ungkap Gede. Lebih jauh Gede menjelaskan bahwa reformasi menghasilkan 4 dasar : Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, Amandemen Reformasi adalah resultante. “Tuntutan reformasi adalah badan publik harus transparan. Hal ini sejalan dengan dasar KIP yaitu transparansi, akuntabilitas. Sebagai badan publik, LIPI harus trasnparan karena semua kegiatan berimplikasi kepada publik,” jelas Gede. Pasca sebelum reformasi transparan belum terlihat. Semua informasi privasi dilindungi UU. Dengan informasi kita mendapatkan nilai tambah, memdapatkan wawasan diri kita, pribadi dan komunitas dan didasarkan pada informasi yang baik. Apabila LIPI ingin menunjukkan atau meningkatkan ke jenjang yang lebih baik nilainya PPID harus tampil. Bagian apa yang kurang harus diperbaiki, dipelajari dengan belajar ke Kementerian Keuangan sehingga bisa informatif. Perlu koordinasi teknis dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membahas hasil tindak lanjut monev dan penilaian Nilai KIP. Perlu menyampaikan info dari pentingnya KIP dalam Forum Kepala satuan kerja untuk itu pentingnya informasi secara online agar informasi tersebut dapat tersampaikan ke publik secara cepat, transparan dan akurat. Sehingga dengan demikian LIPI benar-benar telah menjalankan keterbukaan informasi publik yang baik sejalan dengan tujuan LIPI menjadikan LIPI sebagai barometer lembaga penelitian. (rdn/humas).

Selengkapnya...
LIPI Fokus Tingkatkan Layanan Informasi Publik

LIPI Fokus Tingkatkan Layanan Informasi Publik

Sebagai upaya penciptaan open government, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak tahun 2010 telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online. LIPI mendorong seluruh permohonan informasi melalui layanan online untuk menjamin permohonan dapat diproses maksimal 10 hari kerja sesuai standard waktu layanan dalam Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP). Namun LIPI juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan melalui surat tercatat, e-mail, dan layanan langsung di meja layanan informasi LIPI. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam UUKIP yang telah diundangkan oleh Lembaran Negara RI No.61 tahun 2008. Jakarta, humas LIPI. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah ditetapkan di setiap satuan kerja dengan manager kawasan atau koordinator satuan kerja sebagai petugasnya. Sehingga seluruh permohonan KIP dapat langsung dilakukan secara online melalui sarana ini, dan juga datang langsung ditujukan ke satuan kerja pengelola informasi publik terkait melalui masing-masing PPID setelah melakukan registrasi. Setiap pemohon cukup melakukan satu kali registrasi, dan bisa menggunakan akun tersebut untuk permohonan ke seluruh satuan kerja LIPI. Situs ini (lipi.go.id/ppid) disediakan untuk memudahkan publik mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tentang KIP yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010. Dengan UU ini publik berhak meminta informasi publik yang dikelola oleh badan publik seperti LIPI sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Melalui website ini, pemohon informasi publik cukup mengajukan permohonan serta mengunggah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan secara online, “jelas Laksana Tri Handoko, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sejalan dengan hal tersebut, baru-baru ini telah diselenggarakan pertemuan koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LIPI pada Rabu, 08 Mei 2019 bertempat di ruang rapat Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para PPID di lingkungan LIPI. “Harapannya PPID, KIP LIPI mendapatkan penilaian yang sangat baik dari Komisi Informasi Pusat,” demikian Nur Tri Aries Suestiningtyas, Sekretaris Utama LIPI dalam arahannya pada pertemuan tersebut. Untuk itu perlu kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam pelayanan informasi publik ini. Dalam mendukung kerja keras tersebut maka ada beberapa pembenahan dalam struktur tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat tersebut, jelas Nur Tri lebih lanjut. Nur Tri menjelaskan tugas dan tanggung jawab tersebut yang antara lain dokumentasi dan serta menyusun proses bisnis KIP online oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) yang dapat mengakomodir dari perubahan dan reorganisasi LIPI. Sedangkan Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah (PDDI), bertanggung jawab dalam tata laksana dan infastruktur informasi dan jaringan. “Yang akan bertindak sebagai atasan PPID adalah Sekertaris Utama LIPI, “ tegas Nur Tri. Namun dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris Utama akan dibantu oleh beberapa tenaga yang akan melaksanakan tugas kesehariannya seperti: Dokumentasi Perlengkapan dan Arsip oleh Kepala Bagian Arsip, Kepala PDDI yang berperan di bidang layanan dan pengelolaan informasi jaringan, dan Kepala BKHH sebagai Kepala PPID Kawasan adalah kepala satuan kerja terkait,” ungkap Nur Tri. Nur juga menjelaskan bahwa akses PPID harus diberikan kepada para petugas, hal ini untuk memudahkan satuan kerja di kawasan, maupun satuan kerja tunggal dalam merespon publik. “Seiring dengan teknologi 4.0 sebaiknya aplikasi KIP, khusus LIPI harus dibuatkan mobile dan aplikasi software-nya oleh PDDI LIPI,” tegas Nur Tri. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan akses dalam informasi publik, LIPI kedepannya akan semakin lebih baik terutama dalam penyegaran data dan pelayanan ke publik. (rdn/ed:yud).

Selengkapnya...