Berita

Keterbukaan Informasi Publik LIPI
LIPI Hadiri Webinar Keterbukaan Informasi Publik BPOM

LIPI Hadiri Webinar Keterbukaan Informasi Publik BPOM

Jakarta, PPID LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang diwakili oleh Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) beserta dengan Tim Fungsi Informasi Publik BKHH menghadiri secara virtual Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema  “Buka Informasi, Hak Kamu Untuk Tahu”. Webinar ini diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Rabu (28/4/2021).
 
Webinar kali ini menghadirkan para narasumber di antaranya Romanus Ndau yang merupakan Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisioner Komisi Informasi Pusat, Elin Herlina selaku Sekretaris Utama BPOM, dan Reghi Perdana selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Webinar ini dipandu oleh Ario Astungkoro yang merupakan MC Intips Podcast BPOM.
 
Sekretaris Utama, Erlin Hernila yang mewakili Kepala BPOM untuk membuka webinar mengungkapkan, tujuan penyelenggaraan webinar adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat memperoleh informasi publik. “Kegiatan ini sekaligus mengenalkan layanan informasi publik yang berada di BPOM,” imbuhnya.
 
Dikatakannya, keterbukaan informasi publik memberikan kemudahan akses kepada masyarakat terhadap informasi di bidang pengawasan obat dan makanan. “Sehingga dapat terwujud masyarakat yang informatif dan cerdas yang mampu memilih mengkonsumsi produksi obat dan makanan yang aman, serta dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan obat dan makanan,” ujar Elin.
 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Reghi Perdana menyampaikan, BPOM terus berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “BPOM senantiasa melakukan pembenahan internal, menciptakan inovasi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
 
Menurutnya, keterbukaan informasi publik mendorong terciptanya transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan program dan kegiatan. Melalui keterbukaan informasi pengawasan obat dan makanan, masyarakat dapat memantaunya dengan mudah. Hal ini diharapkan dapat menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan BPOM.
 
Romanus Ndau, Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat mengimbuhkan,  Komisi Informasi Pusat  mengajak masyarakat apabila membutuhkan informasi dari badan publik bisa langsung mengajukan permohonan informasi  kepada PPID Badan Publik yang dituju. Jika berkenaan dengan BPOM, maka dapat langsung ke PPID BPOM. (hmn/ed: pwd)
 
 

Selengkapnya...
LIPI Ikuti Webinar Pengarusutamaan KIP Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

LIPI Ikuti Webinar Pengarusutamaan KIP Sektor Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta, PPID LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Tim Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat pada Rabu (21/4/2021). Webinar tersebut bertema Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi Publik dalam Sektor Pengadaan Barang dan Jasa.
 
Keikutsertaan LIPI dalam webinar ini untuk mencermati tindak lanjut arahan Presiden RI melalui Bappenas. Arahan tersebut terkait dengan perlunya Peraturan Komisi Informasi (Perki) yang mengatur Keterbukaan Informasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).
 
Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi Pusat menjelaskan, transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa menjadi sebuah sasaran dari Keterbukaan Informasi Publik. Dalam melaksanakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
 
“Dengan webinar ini diharapkan adanya kesepahaman bersama antar semua badan publik bahwa transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan badan publik pada sektor barang dan jasa. Selain itu, hal ini sering menjadi isu utama yang disampaikan Presiden Jokowi,” ungkap Gede dalam sambutan pembukaan webinar.
 
Hendra J Kede, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat menjelaskan bahwa Presiden Jokowi saat Musrenbangnas 2019 mengatakan Indonesia pada tahun 2045 harus menjadi empat/lima besar kekuatan ekonomi dunia. Guna mewujudkan itu maka negara harus dikelola dengan prinsip-prinsip keterbukaan. Presiden Jokowi akan memastikan semua hambatan untuk mewujudkannya akan dihilangkan. Semua institusi negara harus bersinergi ke arah sana.
 
Salah satu penghambat terwujudnya Indonesia lima besar kekuatan dunia tersebut adalah inefesiensi dan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Presiden melalui Kantor Staf Kepresidenan, Bappenas dan Sekretariat Negara meminta Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Perki untuk memastikan PBJP dijalankan sesuai prinsip-prinsip Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Hendra.
 
Tindak lanjut dari arahan presiden tersebut, lanjut Hendra, dengan merumuskan peraturan KI Pusat tentang Keterbukaan Informasi PBJP. Ada lima unit yang harus segera memahami peraturan ini yaitu pimpinan lembaga, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf perencanaan, kuasa pengguna anggaran (KPA) beserta staf pendukung, pejabat pembuat komitmen (PPK) beserta staf pendukung dan panitia lelang.
 
Hendra juga mengatakan, hal yang wajib dilakukan oleh badan publik adalah segera melakukan upgrading pengetahuan dan pemahaman kepada unit perencanaan, KPA, PPK dan panitia lelang tentang Keterbukaan Informasi PBJP ini, serta wajib menerapkannya tahun ini. “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik diharapkan untuk segera menyelenggarakan sosialisasi terhadap hal-hal tersebut,” tutupnya. (dr/ed: pwd)

Selengkapnya...
Gerlink LIPI HNFC-01, Kontribusi LIPI untuk Pameran Hannover Messe 2021

Gerlink LIPI HNFC-01, Kontribusi LIPI untuk Pameran Hannover Messe 2021

Jakarta, PPID LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui perwakilan Tim Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) berpartisipasi dalam Pameran Virtual Hannover Messe 2021 yang dihelat pada Senin-Jumat (12-16/4/2021). Keikutsertaan LIPI pada Hannover Messe kali ini terwakili oleh produk Gerlink LIPI High Flow Nasal Cannula - 01 (Gerlink LIPI HFNC-01).
 
Gerlink LIPI HFNC-01 adalah alat terapi oksigen beraliran tinggi. Sistem kerja alat tersebut adalah aliran tinggi menggunakan tabung venturi yang berbasis pada penyempitan aliran masuk. Alat itu berguna untuk pasien Covid-19 tahap awal, yaitu pasien yang masih dalam kondisi dapat bernafas sendiri, mencegah pasien gagal nafas dan tidak harus diinkubasi menggunakan ventilator invasif. Alat ini juga dapat digunakan untuk pasien diagnosa paru obstruktif kronik, Restrictive Thoracic Disease (RTD), Obesity Hypoventilation Syndrome 5, deformitas dinding dada, penyakit neuromuskular dan Decompensated Obstructive Sleep Apnea.
 
Penampilan Gerlink LIPI pada Hannover Messe kali ini bergabung menjadi satu dalam video produk alat-alat kesehatan yang dikemas oleh Tim Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN). Dalam video tersebut selain Gerlink LIPI, ada produk GENOSE C-19 (Universitas Gadjah Mada), Teknologi Arc Plasma (Badan Tenaga Nuklir Nasional), Saliva RT-Lamp (PT Kalbe Farma), Mobile Lab BSL-2 (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), VENTI-I Ventilator (Universitas Padjajaran dan Yayasan Pembina Masjid Salman Institut Teknologi Bandung), serta rapid test berbasis antigen CePAD (Universitas Padjajaran).
 
Perhelatan Hannover Messe 2021 sendiri dikoordinasikan oleh Kementerian Perindustrian. Sedangkan, beragam produk riset dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dikoordinasikan oleh Kemristek/BRIN.
 
Untuk diketahui, Hannover Messe adalah pameran terbesar dunia untuk teknologi industri yang telah bergulir selama 74 tahun.  Pada perhelatan 2021, pameran Hannover Messe merupakan digital edition dengan tema Industrial Tranformation. Indonesia menjadi partner country dalam pergelaran tahun ini, yang mana Indonesia mengambil tema MAKING INDONESIA 4.0. (hmn, pwd)
 

Selengkapnya...
LIPI Ikuti Rapat Koordinasi Pelayanan Publik 2021

LIPI Ikuti Rapat Koordinasi Pelayanan Publik 2021

Jakarta, PPID LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui perwakilan Tim Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Tahun 2021 secara virtual dari kantor atau kediaman masing-masing, pada Kamis (01/04).
 
Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tema rapat koordinasi kali ini adalah "Sinergi Implementasi Kebijakan dalam Mewujudkan Transformasi Pelayanan Publik".
 
Diah dalam sambutannya mengatakan, “ada tiga kunci dalam perbaikan kualitas pelayanan publik yakni pertama, bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik dalam memberikan pelayanan. Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas ASN sebagai pemberi layanan. Dan ketiga, bagaimana mengubah mindset dari ASN yang bertugas memberikan layanan,” jelasnya.
 
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, juga diselenggarakan diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas berbagai kebijakan tentang pelayanan publik. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Sekretaris Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad serta para perwakilan dari Kementerian/Lembaga yang hadir baik secara fisik maupun melalui virtual. (hmn/ed: pwd)
 
 

Selengkapnya...
LIPI Raih Predikat Kategori B dalam Penilaian Layanan Publik

LIPI Raih Predikat Kategori B dalam Penilaian Layanan Publik

Jakarta, PPID LIPI.  Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya atau kerap disebut Kebun Raya Bogor meraih predikat kategori B atau “Baik” dalam penilaian layanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).
 
Predikat kategori B ini diraih dari hasil penilaian layanan publik 2020 dengan Nilai Indeks Pelayanan Publik 3.97. Nilai indeks pada 2020 ini mengalami kenaikan 0,17 poin dibandingkan tahun 2019 dengan nilai indeks 3.8.
 
Pada 2020, unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB sebanyak 55 Kementerian dan Lembaga. Salah satunya adalah Kebun Raya Bogor LIPI. Evaluasi tersebut dilaksanakan pada rentang Juli hingga November 2020. Adapun aspek penilaian dalam evaluasi ini, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi di bidang pelayan publik.
 
LIPI pun bersyukur atas raihan prestasi layanan publik kali ini. Apalagi kondisi yang terjadi saat ini sedang pandemi Covid-19. Sehingga layanan publik 2020 adalah layanan yang unik seperti diutarakan Deputi Bidang Layanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa. “Tahun 2020 merupakan tahun yang unik karena dituntut bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya belum lama ini.
 
Transformasi di bidang pelayanan publik menjadi sebuah keniscayaan bagi Badan Publik untuk meningkatkan performa pelayanan. Meski dibatasi oleh pembatasan interaksi sosial dan pengurangan kapasitas pegawai, namun setiap pegawai dituntut untuk berfikir inovatif serta adaptif agar tetap memberikan pelayanan publik secara maksimal. (add, hmn/ed: pwd)
 
 

Selengkapnya...
Pandemi Covid-19, LIPI Fokuskan Layanan Informasi Publik melalui Daring

Pandemi Covid-19, LIPI Fokuskan Layanan Informasi Publik melalui Daring

Jakarta, PPID LIPI. Pandemi Covid-19, yang telah berlangsung sekitar 12 bulan sejak akhir Februari 2020 lalu hingga kini, telah membawa dampak pada layanan informasi publik Kementerian/Lembaga kepada masyarakat. Dampak tersebut adalah layanan informasi publik beralih dari offline menjadi daring. Hal ini juga terjadi pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang mana layanan informasi publik LIPI kini lebih berfokus kepada layanan daring.
 
Layanan informasi publik daring LIPI tersedia dalam beberapa kanal, antara lain melalui website ppid.lipi.go.id (klik menu registrasi) dan aplikasi e-PPID LIPI (dapat diunduh melalui ponsel pintar). Masyarakat luas yang ingin memperoleh informasi dari LIPI dapat mengajukannya melalui berbagai kanal tersebut.
 
Layanan daring ini diupayakan dapat berjalan dengan baik seperti layanan tatap muka (offline). Sistem daring yang menjadi fokus layanan informasi publik di masa pandemi saat ini diharapkan dapat memberikan layanan yang prima bagi publik.
 
Koordinator Pelaksana Fungsi Informasi Publik BKHH LIPI, Purwadi mengambahkan bahwa melalui layanan berbasis daring, permohonan informasi diharapkan dapat diproses secara cepat atau maksimal 10 hari kerja. “Hal ini sejalan dengan standar waktu layanan dalam Undang-undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” sambungnya.
 
Selain melalui berbagai kanal layanan informasi publik daring yang telah disebutkan sebelumnya, LIPI melalui PPID juga memberikan informasi-informasi terkini terkait informasi publik melalui kanal media sosial PPID LIPI seperti tercantum di bawah ini.
 
Instagram PPID LIPI
https://www.instagram.com/ppidlipi/?hl=en
 
Facebook PPID LIPI
https://web.facebook.com/PPID-LIPI-104484308353632
 
Twitter PPID LIPI
https://twitter.com/ppidlipi
 
Masyarakat umum dapat mem-follow dan me-like kanal-kanal media sosial tersebut agar selalu mendapatkan informasi publik yang update dari LIPI. (hmn/ed: pwd)

Selengkapnya...
LIPI Ikuti Literasi Vaksin Covid-19 bagi Badan Publik

LIPI Ikuti Literasi Vaksin Covid-19 bagi Badan Publik

Jakarta, PPID LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui perwakilan Tim Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) mengikuti kegiatan Literasi Vaksin Covid-19 bagi Badan Publik secara virtual pada Rabu (27/1/2021) dari kantor atau kediaman masing-masing. Kegiatan literasi vaksin ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
 
Kegiatan literasi vaksin ini diadakan dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan di Indonesia. Sedangkan, tujuan kegiatan literasi vaksin sendiri adalah menginformasikan kebijakan terkini pemerintah terkait vaksinasi dan vaksin Covid-19 dengan berbagai aspeknya.
 
Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengatakan, kegiatan literasi vaksin merupakan bentuk partisipasi aktif dari Komisi Informasi Pusat dan Badan Publik dalam hal penyebarluasan informasi publik. “Kami dan kita semua berperan memberikan literasi, pemahaman yang akurat dan benar tentang literasi vaksin ke publik,” jelasnya.
 
Literasi vaksin diperlukan untuk meluruskan disinformasi dan informasi-informasi hoaks yang bertebaran di masyarakat. “Kami harapkan sinergi pihak-pihak terkait dalam literasi vaksin ini, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat adalah informasi yang positif,” tutupnya.
 
Kegiatan literasi vaksin kali ini menghadirkan berbagai narasumber dari Kementerian/Lembaga. Para narasumber ini antara lain Juru Bicara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), perwakilan MUI, Wakil Menteri Kesehatan, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kementerian Dalam Negeri, dan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika. (pwd)

Selengkapnya...
LIPI Lakukan Penataan Ulang Ruang Informasi Publik

LIPI Lakukan Penataan Ulang Ruang Informasi Publik

Jakarta, PPID LIPI. Tim Fungsi Informasi Publik, Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI melaksanakan penataan ulang Ruang Layanan Informasi Publik di Widya Graha Lantai 2, LIPI Pusat Jakarta pada Rabu (6/1/2021). Penataan ini diarahkan langsung oleh Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, Mila Kencana.
 
Tujuan penataan ulang ini adalah untuk menyegarkan kembali ruang layanan informasi publik yang selama pandemi berlangsung sejak Maret 2020 hingga saat ini minim aktivitas pelayanan. Lalu, tujuan lainnya adalah untuk mengoptimalkan pelayanan offline jika masih ada masyarakat yang melakukan kunjungan ke LIPI. Tentu saja, pelayanan informasi publik secara offline ini dengan mengutamakan protokol kesehatan Covid-19.
 
Sementara itu, penataan ruang layanan informasi publik sendiri menekankan kepada tampilan ruangan yang minimalis dan kekinian. Kemudian, tata letak dibuat senyaman mungkin bagi para pemohon informasi publik.
 
Selain ruang layanan informasi publik, penataan juga mencermati penataan desain dan tata letak ruangan lantai 2 Widya Graha. Tim Fungsi Informasi Publik mencermati seluruh sudut ruangan tersebut untuk menginventarisasi hal-hal yang perlu dimutakhirkan dan diperbaiki.
 
Hampir seluruh anggota Tim Fungsi Informasi Publik terlibat dalam penataan ulang ruang layanan informasi publik ini. Penataan tersebut dikoordinasikan secara langsung oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Informasi Publik. (pwd)

Selengkapnya...